Merdeka Belajar Part 3: Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

"Merdeka Belajar Part 3: Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS)"

Sunday, July 14, 2024

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019

Program Pemerintah Pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain

Alokasi penggunaan dana BOS dibatasi sesuai dengan kategori penggunaan, contohnya:

Pembayaran honor dibatasi maksimal 15% (sekolah negeri) dan 30% (sekolah swasta)
Pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% dari total dana BOS

Masalah yang dihadapi selama ini

Proses Penyaluran	Sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS (hingga Maret / April) Banyak Kepala Sekolah terpaksa menalangi biaya operasional sekolah awal tahun Keterlambatan dana BOS mengganggu proses pembelajaran siswa
Alokasi Penggunaan	Banyak guru honorer yang mengabdi tanpa penghasilan yang layak Di tahun 2019, penggunaan BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 15% (sekolah negeri) dan 30% (sekolah swasta) Kepala sekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer terbaik di sekolahnya Banyak Kepala Sekolah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai tenaga kependidikan (operator, tata usaha, pustakawan, dst.)

Proses Penyaluran

Sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS
(hingga Maret / April)
Banyak Kepala Sekolah terpaksa menalangi biaya operasional
sekolah awal tahun
Keterlambatan dana BOS mengganggu
proses pembelajaran siswa

Alokasi Penggunaan

Banyak guru honorer yang mengabdi
tanpa penghasilan yang layak
Di tahun 2019, penggunaan BOS untuk honor
guru dibatasi maksimal 15% (sekolah negeri)
dan 30% (sekolah swasta)
Kepala sekolah tidak mempunyai
ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan
guru-guru honorer terbaik di sekolahnya
Banyak Kepala Sekolah tidak mempunyai
dana yang cukup untuk membiayai tenaga
kependidikan (operator, tata usaha, pustakawan, dst.)

Pokok-pokok Kebijakan BOS 2020 (sesuai Permendikbud No. 8 Tahun 2020)

Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah
Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah
Nilai Satuan BOS meningkat
Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel

1. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah

Kategori	Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020	Manfaat
Alur dana	Penyaluran dana ke sekolah dari Kemenkeu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi	Penyaluran dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah Penetapan SK sekolah	Mempercepat proses penerimaan dana BOS
Frekuensi Penyaluran	Tahapan penyaluran sebanyak 4x per tahun	Tahapan penyaluran sebanyak 3x per tahun
Proses verifikasi data	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Mengurangi beban administrasi sekolah
	Batas akhir pengambilan data 2x per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD-P Tahapan penyalur	Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P

2. Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah

Kategori	Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020	Manfaat
Pembayaran honor	9Pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan	Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru) Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia	Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer
Alokasi lainnya	1Pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% Pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitas	Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia

3. Nilai Satuan BOS meningkat

Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020
Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun: SD Rp. 800.000 SMP Rp. 1.000.000 SMA Rp. 1.400.000	Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun: SD Rp. 900.000 Naik Rp. 100.000 (13%) SMP Rp. 1.100.000 Naik Rp. 100.000 (10%) SMA Rp. 1.500.000 Naik Rp. 100.000 ( 7%)

4. Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel

Kategori	Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020	Manfaat
Prosedur penyampaian laporan	6Laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada Tim BOS kabupaten/ kota dan atau Tim BOS provinsi Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah	Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah Laporan pemakaian lebih menggambarkan keadaan pemakaian sesungguhnya Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah

Poster Merdeka Belajar Episode 3

Vidio Merdeka Belajar Part 3: Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Comments